Dampak korupsi

DAMPAK KORUPSI DAN KEMISKINAN DI INDONESIA

     Korupsi di Indonesia merupakan suatu yang lumrah dan bahkan menjadi tradisi, terutama bagi para pejabat pemerintah. Salah satu inidikasinya adalah lemahnya sistem penegak hukum di Indonesia yang sampai saat ini belum bisa menuntaskan tindak pidana korupsi secara maksimal. Oleh karena itu, masyarakat kecil di Indonesia dan di pedesaan pada khususnya menjadi telantar karena sibuknya pemerintah dalam menuntaskan korupsi yang tak kunjung selesai sampai saat ini. Di Indonesia sendiri  bahkan menjadi rangking terkorup nomer ke 3 di dunia bahkan Indonesia termasuk dari sepuluh besar yang tingkat korupsinya tinggi di nengara-negara dunia.

1.  Permasalahan korupsi di Indonesia tidak dapat ditangani secara mudah. Budaya korupsi sudah mendarah daging di segala kehidupan ekonomi. Birokrasi yang terbelit-belit serta peraturan yang tidak jelas telah menyuburkan korupsi. Hukuman yang terlalu ringan bagi para koruptor juga tidak mengurangi efek jera bagi para pelakunya. Korupsi di Indonesia memang harus ditangani secara serius dan memberikan hukuman yang paling berat kepada pelakunya. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat.

Korupsi, tentu saja berdampak sangat luas, terutama bagi kehidupan masyarakat miskin di desa dan kota. Awal mulanya, korupsi menyebabkan Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional kurang jumlahnya. Untuk mencukupkan anggaran pembangunan, pemerintah pusat menaikkan pendapatan negara, salah satunya contoh dengan menaikkan harga BBM. Pemerintah sama sekali tidak mempertimbangkan akibat dari adanya kenaikan BBM tersebut  harga-harga kebutuhan pokok seperti beras semakin tinggi biaya pendidikan semakin mahal, dan pengangguran bertambah. Tanpa disadari, masyarakat miskin telah menyetor 2 kali kepada para koruptor. Pertama, masyarakat miskin membayar kewajibannya kepada negara lewat pajak dan retribusi, misalnya pajak tanah dan retribusi puskesmas. Namun oleh negara hak mereka tidak diperhatikan, karena “duitnya rakyat miskin” tersebut telah dikuras untuk kepentingan pejabat. Kedua, upaya menaikkan pendapatan negara melalui kenaikan BBM, masyarakat miskin kembali “menyetor” negara untuk kepentingan para koruptor, meskipun dengan dalih untuk subsidi rakyat miskin. Padahal seharusnya negara meminta kepada koruptor untuk mengembalikan uang rakyat yang mereka korupsi, bukan sebaliknya, malah menambah beban rakyat miskin.

Ada beberapa dampak buruk yang akan diterima oleh kaum miskin akibat korupsi, diantaranya:

1.  tidak menutup kemungkinan juga berdampak pada pengangguran di mana seseorang yang       tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.

2. Terbatasnya lapangan kerja mengakibatkan terjadinya pengangguran. Penganguran timbul karena adanya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan lapangan kerja.

Oleh karena itu, semakin banyaknya angka kemiskinan di Indonesia akibat banyaknya pelaku korupsi ini, juga berdampak pada banyak sektor, seperti banyaknya anak terlantar tidak sekolah, banyaknya pengamen di jalalanan, pengangguran yang semakin meningkat dan seterusnya. Semua ini disebabkan karena tidak adanya perhatian dari pemerintah, malah pada kenyataannya korupsi justeru semakin merajalela dan nyaris tidak tertangani. Bagaimana solusi dan pemecahannya? Menurut hemat saya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di bawah ini.

Solusi Dan Pemecahan Masalah

1. Mempertegas sistem  hukum di Indonesia untuk bersikap tegas terhadap para pelaku korupsi.

2.  Korupsi sudah jelas akan berdampak kepada kemiskinan, karena tidak adanya perhatian khusus dari pemerintah, sehingga masyarakat kecil semakin terbengkalai.

3. Selani itu, Korupsi juga mempunyai dampak terhadap pengangguran, sama seperti halnya terhadap kemiskinan.

4.  Oleh karena itu, salah satu solusi dalam menangani permasalahan korupsi di Indonesia, agar tidak berdampak pada kemiskinan dan pengangguran yaitu dengan cara mempertegas sistem hukum di Indonesi, KPK harus benar-benar ditegakkan, dan harus ada kesadaran bagi pemerintah dan para pejabat yang harus muncul dari hati nuraninya yang terdalam.